Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Darwin, Darwin; Dahlan, Dahlan; Suhaimi, Suhaimi
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.

Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn) Shara, Desi Wilma; Amelia, Nikita Rizky; Manalu, Buana Raja
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

The investigation of a criminal offence case in the court generally is to find out the material real truth from a criminal offence case.The effort from the legal side (state enforcers) is to get evidences from a case processed.In criminal case investigations should have an evidence that strongly appoints the fault of the suspect. A persecution case needs an expert description to strenghten the persecution case and to be reported into Visum Et Repertum whether the persecution effects is afterwards deaths (ie hospital) or murder.This research is based on court case number 3490/Pid.b/PN.Mdn.The purposes of the research is to find out the causes of persecution occurences and to know what is the role of the Visum Et Repertum in proofing the persecution case that caused the death.

Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Widjaja, Erich Kurniawan; Putra, William Tandya
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Inventory as a fiduciary object has different law consequences towards bank as the fiduciary receiver and as the third party. This what made the researcher interested to conduct a research to investigate the property right characteristic of the inventory as a fiduciary object through statute approach and conceptual approach. This research has found that some property right characteristic do not stick with the inventory or supplies since its characteristic is not always the same. One of the intangible characteristic of the property right is “droit de suite” or the characteristic that follows wherever the fiduciary object be. The absence of property right characteristic of inventory fiduciary object cause the weakening of that property right which is known as relativering.

Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg) Sibarani, Fianty; Lumban Gaol, Sasry A E; Fachrurrazi, Afif
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

The number of theft cases that occurred in Indonesian legal areas, especially the City of Balige, made us sad, especially the culprit is underage children. The type of research used in this Journal is normative research and is descriptive in nature. Data collection techniques are carried out by library research, namely by collecting data by conducting research on library materials. From the research it was concluded that the factors that caused the crime of theft committed by children were internal and external factors, which were internal factors including a lack of understanding of religion, family, individuals. While the external factors include environmental, economic, educational and mass media influences. Criminal law policies against criminal acts of theft in burdensome conditions committed by children receive Legal Protection Against Children Regulated in Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice, according to the author of the judge's decision in case No. 74 / Pidsus child / 2015 / Pn.Blg is not correct because it does not provide a sense of justice for the accused over considering the absence of legal assistance that should get legal assistance.

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle) Arifin, Ridwan; Choirinnisa, Shafa Amalia
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang–undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn Simbolon, Vera Eva Bonita; Simarmata, Meri; Rahmayanti, Rahmayanti
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan KUHP. Metode penelitian digunakan secara yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan besi padat bersumber dari faktor eksternal yaitu faktor agama, keluarga, pendidikan dan faktor internal yaitu faktor ekonomi, lingkungan, obat-obatan terlarang dan media sosial. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana menggunakan besi padat dilakukan dengan sarana non-penal dan penal secara preventif maupun represif.

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle) Ridwan Arifin; Shafa Amalia Choirinnisa
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2349

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang–undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn Vera Eva Bonita Simbolon; Meri Simarmata; Rahmayanti Rahmayanti
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2352

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan KUHP. Metode penelitian digunakan secara yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan besi padat bersumber dari faktor eksternal yaitu faktor agama, keluarga, pendidikan dan faktor internal yaitu faktor ekonomi, lingkungan, obat-obatan terlarang dan media sosial. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana menggunakan besi padat dilakukan dengan sarana non-penal dan penal secara preventif maupun represif.

Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn) Desi Wilma Shara; Nikita Rizky Amelia; Buana Raja Manalu
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2353

The investigation of a criminal offence case in the court generally is to find out the material real truth from a criminal offence case.The effort from the legal side (state enforcers) is to get evidences from a case processed.In criminal case investigations should have an evidence that strongly appoints the fault of the suspect. A persecution case needs an expert description to strenghten the persecution case and to be reported into Visum Et Repertum whether the persecution effects is afterwards deaths (ie hospital) or murder.This research is based on court case number 3490/Pid.b/PN.Mdn.The purposes of the research is to find out the causes of persecution occurences and to know what is the role of the Visum Et Repertum in proofing the persecution case that caused the death.

Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Darwin Darwin; Dahlan Dahlan; Suhaimi Suhaimi
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2363

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agung Suharyanto

Contact Email agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone -

Journal Mail Official windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA